TUGAS PEREKNOMIAN INDOENSIA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

TUGAS PERTAMA

1.      Jelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sbb :

a.       Perkembangan dana pembangunan Indonesia

PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN INDONESIA

            Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :

v  Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

v   Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

            APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

            Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya.

   Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya

b.      Proses Penyusunan Anggaran

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama datu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran.

Aspek Anggaran Sektor Publik :

ü  Perecanaan

ü  Pengendalian

ü  Akuntabilitas.

Tujuan Anggaran Sektor Publik:

ü  Anggaran sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi.

ü  Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang.

ü  Anggaran diperlukan sebagai alat untuk menunjukkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat

Fungsi anggaran sektor publik

ü  Alat perencanaan

ü  Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai :

ü  Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan

ü  Merencanakan berbagai program

ü  Mengalokasikan dana pada berbagai program

ü  Menentukan indikator kinerja

ü  Alat pengendalian

ü  Alat kebijakan fiscal

ü  Alat politik

ü  Alat koordinasi dan komunikasi

ü  Alat memotivasi

ü  Alat penilaian kinerja

ü  Alat menciptakan ruang publik

Jenis Anggaran Sektor Publik:

ü  Anggaran operasional: anggaran untuk memenuhi bebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan

ü  Anggaran modal: menunjukkan rencana jangka panjang

Prinsip Anggaran :

ü  Komprehensif

ü  Otorisasi Oleh Legislatif

ü  Keutuhan Anggaran

ü  Diketahui Publik

ü  Nondiscretionary Appropriation

ü  Periodik

ü  Akurat

ü  Jelas

Tahapan Penyusunan :

ü  Tahap Persiapan Anggaran

ü  Tahapan Ratifikasi

ü  Tahapan Implementasi

ü  Tahapan Pelaporan Dan Evaluasi

           

2     Berikan contoh dalam bentuk table (Koran, Internet dll)

    

         Bentuk table

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui struktur dasar APBN terbagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Negara Sumber pendapatan negara pada umumnya berasal dari: a. Penerimaan dalam negeri, yang meliputi: (1) Penerimaan Pajak, yang terdiri atas: · pajak penghasilan · pajak pertambahan nilai · cukai · pajak lainnya · pajak perdagangan internasional (2) Penerimaan bukan pajak yang terdiri atas: · Penerimaan minyak bumi dan gas alam · Penerimaan SDA non migas b. Penerimaan pembangunan, terdiri atas dua yaitu: (1) Bantuan program; biasanya bantuan luar negeri yang langsung berupa uang dolar atau rupiah atau berupa barang. (2) Bantuan proyek; bantuan yang berupa satu unit proyek seperti pembangunan Dam Jati Gede Sumedang, bantuan tersebut dapat berupa pinjaman dengan syarat ringan seperti bantuan negara CGI (Consultative Group on Indonesia). 2. Belanja Negara Pengeluaran atau belanja dapat dibedakan menjadi: a. Pengeluaran rutin Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah yang sifatnya rutin (kontinu) yang ada setiap tahun, yang terdiri atas: (1) Belanja pegawai berupa gaji pegawai dan pensiun, tunjangan beras dan lauk-pauk, belanja pegawai dalam dan luar negeri; (2) Belanja barang dalam negeri dan luar negeri; (3) Subsidi yang meliputi subsidi BBM dan subsidi non BBM seperti Subsidi daerah otonom. (4) Pengeluaran rutin lainnya seperti cicilan utang dan pembayaran bunga. b. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang tidak rutin setiap tahun, pengeluaran ini sifatnya temporer, pengeluaran pembangunan terdiri atas: (1) Pembiayaan rupiah, yaitu pengeluaran pemerintah berupa barang atau uang secara langsung. (2) Bantuan proyek yaitu pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek.

Bagaimana? Setelah Anda mempelajari struktur dasar dari APBN tentunya sudah tergambar bahwa APBN memang merupakan pedoman dalam pengeluaran dan penerimaan negara. 3. Keseimbangan Primer 4. Surplus/ Devisit Negara 5. Pembiayaan

TUGAS KEDUA

1.      Sebutkan perkiraan penerimaan Negara dan perkiraan pengeluaran

PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

1)      Penerimaan Dalam Negeri
Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Perbandingan Sumber Penerimaan Dalam Negeri PELITA I – III
(dalam prosentase). Periode Penerimaan Dari Sektor Migas Penerimaan Dari Sektor Non Migas Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan Total
PELITA I
1969/70 – 1973/74 35,7% 59,3% 5,0% 100 %
PELITA II
1974/75 – 1978/79 55,1 40,7 4,2 100
PELITA III
1979/80 – 1983/84 67,2 29,6 3,2 100

            Namun dengan mulai tidak menentukannya harga minyak dunia maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sekto migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

·         Deregulasi Bidang Perbankan (1 Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukkan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatkan tabugan masyarakat.

·         Deregulasi Bidang Perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara.

·         Kebijaksanaan – kebijaksanaan selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

2)      Penerimaan Pembangunan
        Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersbut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan perioritas sektor – sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

2.      Bagaimana dasar perhitungan perkiraan penerimaan Negara

PERKIRAAN PENGELUARAN NEGARA

Secara garis besar, ppengeluaran negara dikelompokan menjadi 2 yakni :

       ·         Pengeluaran Rutin

             Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu adalah dan telah

             terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya, 

           a. Pengeluaran untuk belan

           b. Pengeluaran untuk belanja barang

     c. Pengeluaran subsidi daerah otono

     d. Pengeluaran untuk membayar bunga dan   cicilan hutang

      e. Pengeluaran lainnya

•   Pengeluaran pembangunan

               Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :

              a.  Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen / lembaga negara, diantaranya untuk   

                   membiayai proyek – proyek pembangunan sektoral yang       menjadi tanggung jawab masing –     

                   masing  departemen / negara bersangkutan.

              b. Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II)

              c. Pengeluaran pembangunan lainnya

DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal – hal tersebut adalah :

            1. Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas
                        Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
                        • Produksi minyak rata-rata perhari
                        • Harga rata-rata ekspor minyak mentah

            2. Penerimaan Dalam Negeri Diluar Migas
                        Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
                        • Pajak penghasilan
                        • Pajak pertambahan nilai
                        • Bea masuk
                        • Cukai
                        • Pajak ekspor
                        • Pajak bumi dan banguan
                        • Bea materai
                        • Pajak lainnya
                        • Penerimaan bukan pajak
                        • Penerimaan dari hasil penjualan BBM

3. Penerimaan Pembangunan
                        Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

3.   Berikan contoh dengan suatu kasus

KASUS APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bambang Soesatyo, Presidium Nasional KAHMI, Anggota Kelompok Cipayung menegaskanAPBN tahun-tahun terakhir ini jelas-jelas tidak pro rakyat. Muncul kesan, Prioritas peruntukan APBN lebih untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan pejabat negara serta PNS, ketimbang upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Hal itu menurut Politisi Parlemen ini dapat dilihat dalam beberapa tahun belakangan ini, telah terjadi  disorientasi dalam proses dan realisasi  pembangunan nasional. Disorientasi arah pembangunan itu ditandai dengan rendahnya efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan. 

Menurut anggota Komisi III DPR ini, APBN sekarang ini terjangkiti dua penyakit akut, yakni  penyerapan yang sangat lamban dan masalah ketidakjelasan prioritas peruntukan. "Penyerapan anggaran yang lamban sudah berlangsung bertahun-tahun. Sudah berulangkali pula pemerintah didesak untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Namun, hingga tahun anggaran 2012 lalu, tidak ada perbaikan yang signifikan," jelasnya saat diwawancarai Tribunnews.com, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Belum lagi, kata dia, persoalan itu dituntaskan, perumusan dan pengelolaan  APBN memunculkan masalah baru. Yakni ketidakjelasan prioritas peruntukan.  Kata dia pula, APBN tahun-tahun terakhir sangat boros untuk belanja rutin pemerintah pusat, termasuk gaji PNS pusat dan daerah. Belanja rutin itu bisa mencapai 60 persen dari total APBN. Tahun 2012 misalnya, belanja rutin pemerintah pusat di atas Rp 700 trilliun.

"Dengan posturnya yang demikian, APBN jelas-jelas tidak pro rakyat. Muncul kesan, Prioritas peruntukan APBN lebih untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan pejabat negara serta PNS, ketimbang upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat. Contoh kasusnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi," ujar Politisi Partai Golkar ini.

Lanjut dia, BBM bersubsidi sudah berkembang menjadi kebutuhan rutin rakyat. Dalam mengelola anggaran BBM bersubsidi, pemerintah melakukan begitu banyak kesalahan dan kesalahan itu selalu berulang setiap tahunnya. Akibatnya, 30 persen BBM bersubsidi tidak tepat sasaran karena dicuri. Ketika volume subsidi menimbulkan masalah bagi APBN, pemerintah menyalahkan rakyat karena serapan BBM bersubsidi sering melampaui kuota tahun anggaran.

Lebih lanjut menurutnya, kalau sekarang volume belanja rutin dalam APBN terus menggelembung, maka beranikah pemerintah menyalahkan dirinya sendiri? 
Kalau belanja rutin yang besar itu berbuah pada birokrasi negara yang produktif, barangkali tidak ada masalah. Namun, nyatanya, remunerasi gaji PNS sekalipun tak bisa menghentikan gelombang korupsi.

"Saya berharap, gugatan Kelompok Cipayung bisa mendorong pemerintah dan DPR untuk menyehatkan postur APBN. Sejatinya, APBN fokus pada pembangunan manusia Indonesia," harapnya.

SUMBER 

http://rakilmu.blogspot.com/2010/04/perkembangan-dana-pembangunan-

di.html

http://widodoakirazu.blogspot.com/2012/04/perkembangan-dana-pembangunan-indonesia.html

http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn/

http://www.tribunnews.com/2013/04/15/bambang-apbn-jelas-jelas-tak-pro-rakyat